Badan Kehormatan DPD RI Berhentikan Irman Gusman

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Jakarta, Aliansi Nusantara, – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hari ini (20/9/2016) berlangsung tidak seperti biasanya. Suasana perdebatan terjadi cukup panas ketika Badan Kehormatan (BK) DPD RI selesai membacakan laporannya. Situasi panas ini dipicu karena para senator menanggapi hasil keputusan BK DPD RI yang memberhentikan Irman Gusman dari jabatannya sebagai Ketua DPD RI tersebut, dari dua pandangan yang berbeda.

Ada dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi hasil keputusan BK yang memberhentikan Irman sebagai ketua setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Irman disangkakan menerima suap dalam kasus kuota impor gula. Pendapat pertama, menyetujui keputusan BK, karena dianggap telah menjalankan sidang kode etik dengan benar berdasarkan acuan tata tertib DPD RI. Dalam tatib tersebut menyatakan setiap anggota DPD RI yang dinyatakan sebagai tersangka kasus tindak pidana maka dapat langsung diberhentikan dalam kapasitas jabatannya. Pendapat ini didukung oleh sebagian anggota DPD RI seperti Senator Maluku Utara Basri Salama dan Senator Papua Barat Mervin S.Komber. Menurut kedua senator ini masalah etik dan persahabatan adalah dua hal yang terpisah, jadi keputusan memberhentikan Irman haruslah mengacu pada pelanggaran etik yang telah dilakukan.

Sedang pendapat kedua,  juga banyak disampaikan oleh para senator.  Antara lain: Bahar Ngitung Senator Sulsel dan Emma Yohana Senator asal Sumbar. Menurut keduanya, mekanisme sidang kehormatan dewan yang dilaksanakan BK tidak sesuai aturan tatib, sebagai contoh Bahar Ngitung mempertanyakan kapan Tim Pencari Fakta dari BK itu bekerja. Sedangkan Emma Yohana beranggapan bahwa tidak selayaknya keputusan pemberhentian dilakukan secepat ini, apalagi Tim Kuasa hukum Irman sedang mengajukan Pra Peradilan terhadap KPK sehingga seharusnya keputusan dijatuhkan minimal ketika sudah ada hasil dari pra peradilan tersebut.

Di sisi lain, pengamat hukum dari Aliansi Nusantara Zainal Abidin berpendapat memang ada dua sisi pelanggaran yang dilakukan Irman  yaitu etika dan hukum. Menurutnya, memang sudah tepat jika BK bekerja dengan hanya melihat dari sisi pelanggaran etika dan memberhentikan Irman sebagai pimpinan DPD, sebab ranah hukumnya sudah ditangani KPK. Irman baru dapat diberhentikan keanggotannya sebagai senator tatkala sudah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan. Namun, akan lebih terhormat jika Irman menyatakan pengunduran dirinya sendiri sebelum dimundurkan oleh BK. (TAB)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*