DPD Harus Kedepankan Etika

Masa Jabatan Pimpinan - Pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana (kedua dari kiri) dan Ketua Komite Pemantau Legislatif, Syamsudin Alimsyah (kedua dari kanan), menjadi narasumber utama diskusi mengenai kisruh masa jabatan pimpinan DPD RI. Dalam diskusi yang digelar Minggu (2/4/2017) kedua narasumber didampingi Ketua Umum ALIANSI NUSANTARA, T Budiman Soelaim (paling kanan), serta Bendahara Umum ALIANSI NUSANTARA Ranto MH Manik sebagai moderator (paling kiri). Foto oleh: ANTARA/YUDHI MAHATMA. (Sumber: www.koran-jakarta.com)
Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Whatsapp

Masa Jabatan Pimpinan – Pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana (kedua dari kiri) dan Ketua Komite Pemantau Legislatif, Syamsudin Alimsyah (kedua dari kanan), menjadi narasumber utama diskusi mengenai kisruh masa jabatan pimpinan DPD RI. Dalam diskusi yang digelar Minggu (2/4/2017) kedua narasumber didampingi Ketua Umum ALIANSI NUSANTARA, T Budiman Soelaim (kiri) dan moderator (kanan). Foto oleh: ANTARA/YUDHI MAHATMA. (Sumber: www.koran-jakarta.com)

 

Meski Mahkamah agung sudah mengeluarkan putusan yang sangat jelas soal masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD,namun keinginan untuk menggelar sidang paripurna pemilihan tak surut.

Jakarta – Seluruh anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hendaknya mengedepankan etika politik yang santun dan sebaliknya tidak mengutamakan asas kekuasaan semata dalam kaitan pemilihan pimpinan lembaga itu. Sebab etika itu lebih tinggi posisinya dibandingkan hukum.

“Saya mengimbau, kepada pimpinan dan juga anggota DPD, utamakan etika, kesampingkan perebutan kekuasaan. Rakyat akan melihat, danmenilai bagaimana kiprah DPD ke depan,” ujar pakar komunikasi politik Dr. Tjipta Lesmana dalam diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu petang (2/4/2017). Masalah etika menjadi penting kata Tjipta mengingat aroma kekuasaan amat dikedepankan terkiat dengan pemilihan Ketua DPD baru untuk menggantikan Ketua DPD saat ini, Moh. Saleh yang menggantikan Irman Gusman, karena yang bersangkutan tersangkut kasus korupsi.

Dalam diskusi yang diselenggarakan kelompok Aliansi Nusantara, yang bertema “Ayo Bergerak, Save DPD RI” , selain Tjipta, hadir sebagai narasumber adalah pimpinan Komite Pemantau Legislatif, Syamsudin Alimsyah. Lebih lanjut Tjipta yang kini tercatat sebagai Guru Besar Komonikasi Politik Universitas Budi Luhur, Jakarta, mengatakan, Mahakamh Agung (MA) sudah mengeluarkan keputusan atas pengajuan uji materi yang diajukan sejumlah anggota DPD mengenai masa jabatan pimpinan DPD RI.

MA melalui putusannya Nomor 20P/HUM/2017, Rabu, 29 Maret 2017 memutuskan, masa jabatan pimpinan DPD RI adalah lima tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan dan pemberlakuan surut terhadap ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Polemik soal masa jabatan Pimpinan DPD sebenarnya telah berlangsung setahun yang lalu. Saat itu, polemik mencuat di internal DPD soal apakah melalui Tata Tertib DPD berhak mengatur pembatasan masa jabatan dari yang semula 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan DPD No 1 Tahun 2017. Dijelaskan Tjipta, selain membatalkan ketentuan tentang masa jabatan Pimpinan DPD, MA juga memerintahkan kepada Pimpinan DPD Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib. “Jadi, kalau DPD menggelar sidang paripurna dengan agenda melakukan pemilihan pimpinan atau kocok ulang, maka hasilnya adalah ilegal.

Saya yakin, jika komposisi pimpinan terpilih berdasarkan Tatib yang sudah diminta dicabut, maka MA tidak akan datang ke DPD untuk melakukan pelantikan,” papar Tjipta. Sementara Syamsudian Alimsyah mengatakan, pimpinan lembaga DPD adalah lima tahun, jadi pimpinan DPD berakhir sesuai dengan pelantikan sejak 2014 hingga 2019. “Jadi pemilihan pimpinan berdasarkan Tatib baru tidak sah dan batal demi hukum,” katanya.

Syamsudin juga mengingatkan seluruh jajaran anggota dan pimpinan DPD untuk mentaati hukum, terutama sekali putusan MA terkait masa jabatan Pimpinan DPD. Apbila putusan MA dilanggar, maka kita akan menghadapi persoalan baru di kemudian hari.

Gelar Paripurna

Sementara itu Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad usai rapat Panmus di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu, mengungkapkan, DPD akan menggelar rapat paripurna untuk membahas mengenai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 P/ HUM/2016 dan Nomor 20 P/ HUM/2017.

”Besok (hari inired) dilakukan Paripurna dengan agenda menyampaikan putusan MA,” katanya. Farouk menjelaskan, Putusan MA yang akan dibacakan itu menyangkut putusan MA Nomor 38 pada tanggal 20 Februari 2017 dan Putusan nomor 20 pada tanggal 29 Maret 2017 yang menetapkan bahwa peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Kalau ada permasalahan lain selama sidang Paripurna bisa dilakukan sepanjang tidak ada pelanggaran hukum,” ucap Farouk.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD GKR Hemas menambahkan bahwa pimpinan DPD lebih dulu telah membahas putusan dari MA. “Tanggal 30 (Maret 2017) tiga pimpinan sudah mengeluarkan keputusan dan kita tandatangani yakni melaksaksanakan keputusan MA,” kata GKR Hemas. sur/fdl/AR-3

Sumber Berita: http://www.koran-jakarta.com/dpd-harus-kedepankan-etika/

Waktu Publikasi: Senin 3/4/2017 | 06:00 WIB

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*