DPD RI TERANCAM PARPOLISASI

Suasana diskusi bertema “DPD RI Terusik Aroma Partai Politik” yang digelar oleh Pengurus Aliansi Nusantara, di Ruang GBHN Kompleks DPR-MPR RI Senayan Jakarta, Kamis, (23/3/2017). (Foto: Dok. Aliansi Nusantara).
Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Suasana diskusi bertema “DPD RI Terusik Aroma Partai Politik” yang digelar oleh Pengurus Aliansi Nusantara, di Ruang GBHN Kompleks DPR/MPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, (23/3/2017). (Foto: ZA).

 

Jakarta,- Ketidaktegasan Undang-Undang Pemilu dalam mengatur anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menuai polemik. Yaitu, polemik tentang apakah Anggota DPD bisa berasal dari unsur parpol atau tidak. Pasalnya, masuknya unsur partai politik (parpol) di dalam DPD dinilai akan menjadikan lembaga ini tidak independen lagi. Selain itu, masuknya unsur parpol juga bertentangan dengan semangat awal dibentuknya DPD. Persoalan ini mengemuka dalam diskusi bertema “DPD RI Terusik Aroma Partai Politik” yang digelar oleh Pengurus Aliansi Nusantara, di Ruang GBHN Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Kamis, (23/3/2017).

Diskusi menghadirkan empat pembicara. Yaitu: Valina Singka Subekti (Pengamat Politik dari Universitas Indonesia), Anang Prihantoro (Anggota DPD dari Provinsi Lampung), Syamsuddin Alimsyah (Komite Pemantau Legislatif), dan Satya Arinanto (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia).

Valina Singka Subekti mengatakan, meskipun yang dimaksud dengan “Anggota DPD berasal dari perseorangan” tidak dijelaskan secara utuh, namun pada hakikatnya yang dimaksud perseorangan adalah tokoh daerah atau tokoh-tokoh golongan, bukan dari unsur parpol. “Jadi idealnya (DPD) memang harus diisi oleh tokoh-tokoh daerah. Bisa tokoh adat atau tokoh masyarakat. Sebab DPD dibentuk kan mewakili daerah, bukan dari parpol,” ujar wanita yang pernah menjadi anggota MPR RI Periode 1999-2001 dari unsur utusan golongan itu.

Menurut Valina, jika DPD diisi dengan kader-kader parpol maka lembaga ini menjadi tidak ada bedanya dengan DPR RI. Menurutnya, DPD dari unsur perseorangan dibutuhkan agar mereka bisa bekerja secara mandiri dalam memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing. Karena itu, DPD punya kewenangan untuk mengurusi otonomi daerah.  “Kalau DPD dari parpol jadi overload, karena itu kan sudah diisi di DPR,” katanya.

Selanjutnya, menurut Valina, DPD tidak lagi diisi orang-orang dari Parpol. Hal itu, semata-mata agar anggota DPD ini bisa secara mandiri untuk memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing. “Tidak ada kendala dalam memperjuangkan daerahnya. Jadi murni untuk kepentingan daerah. Terutama mengenai sumber daya alam (SDA), pemekaran, ekonomi. Itu semua kan tugas  anggota DPD yang bekerja secara mandiri, tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain, karena DPD sangat strategis.”

Valina menambahkan, meskipun diakui kewenangan DPD tidak sebesar DPR, namun bila undang-undangnya diatur secara maksimal maka akan menjadi lebih baik. Terlebih dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2014, yang mengatur kewenangan DPD.‎ “Sayangnya putusan MK ini tidak dilanjuti dan belum menjadi prolegnas dalam revisi UU MD3. Padahal DPD punya kewenangan mengajukan RUU bersama DPR,” ujar Valina.

Menurut Valina, DPD dengan DPR sebenarnya dibentuk untuk saling melengkapi. Anggota DPD dipilih dari daerah mewakili provinsi dengan semangat untuk memperjuangkan regulasi yang khas sesuai daerahnya masing-masing.

Anang Prihantoro mengatakan, meski belum ada aturan yang melarang anggota DPD dari unsur parpol, namun masuknya unsur parpol di DPD sangat riskan bertentangan dengan etika.

“Misalnya saat reses bisa jadi bukan untuk mengurus rakyat. Malah waktunya digunakan untuk ngurus partai,” katanya.

Lebih parah lagi, tambah  Anang, jika ada pimpinan parpol yang ingin menjadi Ketua DPD. Menurutnya itu bukan hanya sekedar tidak etis tapi tidak sesuai. Oleh karena itu, mesti ada aturan pembatasan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yaitu, anggota DPD mestinya bukan pengurus parpol, apalagi pimpinan. “Karena sekarang tidak ada aturannya. Lalu orang melakukan itu. Ini melanggar aturan menurut saya,” tegas Anang.

Di sisi lain, Syamsuddin Alimsyah menyoroti kinerja DPD yang masih terganggu oleh perebutan kursi pimpinan. Seharusnya, DPD fokus saja pada urusan perjuangan aspirasi daerah. Menurutnya, gonjang-ganjing masa jabatan pimpinan 2,5 tahun sangat merugikan DPD. Apalagi hal itu diberlakukan surut. “Semua orang juga mafhum, yang dapat berlaku surut hanya undang-undang saja. Itupun limitatif pada kejahatan HAM berat atau extra ordinary crime,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Satya Arinanto menyampaikan perlunya perbaikan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemilu. Hal itu, untuk mempertegas pasal-pasal tertentu terkait keterlibatan partai politik di lembaga DPD RI. Satya Arinanto menyayangkan, saat undang-undang itu dibawa ke MK, justru dimuntahkan karena dianggap diskriminatif. “Ini sama aturan yang mengatur ‎‎ masa kepemimpinan DPD RI menjadi duasetengah tahun dan berlaku surut. Menurut saya keputusan merubah tata tertib tersebut merupakan sesuatu yang inkostitusional,” jelasnya.‎ (Red-A3).

Sumber: https://www.progresifnews.com/dpd-ri-terancam-parpolisasi/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*