Pimpinan DPD Klaim DPR Merasa Terancam dengan DPD

Logo DPD RI
Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Whatsapp

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih berjuang untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar namun banyak pihak yang merasa terancam, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kerja-kerja DPD RI.

Hal itu diungkap Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, dalam diskusi Spesial HUT DPD RI ke 13 dengan tema ‘DPD RI 13 Tahun Berjuang Dalam Sunyi”, Kamis (19/10/2017).

Dia menjelaskan bahwa lahirnya DPD RI memang berawal dari Reformasi 1998 khususnya menyangkut tuntutan ditegakkannya demokratisasi di Indonesia. Tuntutan itulah yang kemudian mendorong perubahan Fraksi Utusan Daerah di MPR RI era Orde Baru. Harus diakui bahwa DPD RI tak dilahirkan dari prototipe yang baik. Sehingga niatan DPD menjadi penyeimbang kekuasaan di Parlemen justru belum menjadi fakta.

“10 tahun terakhir semua anggota DPD berjuang menemukan bentuknya melalui amandemen UUD 1945. Insya Allah takkan ada amandemen UUD 45 sampai 2019. Target kita sebenarnya 2017,” kata Adjie.

Kata dia, amandemen dilakukan demi mendorong kepastian eksistensi DPD RI yang selama ini dianggap tak memiliki kewenangan memaksa perbaikan melalui legislasi maupun anggaran negara.

Semua anggota DPD RI menyadari hal itu dan kini tinggal berharap revisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) agar bisa mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di putusan MK, ada perintah agar DPD diberikan kewenangan dalam membahas anggaran negara yang diajukan Pemerintah maupun rancangan undang-undang.

Tapi itupun pihaknya sangat pesimis bisa terjadi. Sebab ada kesan kuat bahwa di 10 tahun terakhir, kata Adjie, bahwa saingan anggota DPR. Paling tidak di daerah pemilihan, dimana anggota DPD dianggap sebagai pesaing oleh DPR.

Karena dianggap pesaing, lanjutnya, maka ruang untuk memberikan kewenangan kepada lembaga DPD tentu ditutup. Kesan itulah yang melekat kuat di kepala para anggota DPD RI sehingga semuanya mengakui kesulitan untuk membangun implementasi kewenangan di DPD.

Walau demikian, kata Adjie, tak benar bila DPD berdiam diri dengan keadaan itu. DPD RI terus bekerja dalam memperkuat tugasnya dan sekaligus bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat. Apabila ada aspirasi masyarakat tak bersambut di DPR, maka DPD akan menyambut dan mengerjakannya dengan baik.

“Kami bekerja keras, pagi siang malam, membahas banyak hal. Kalau ada yang mentok di DPR, justru kami yang gerak. Sampai banyak yang gerah. Jadi justru kami tak bekerja dalam hening,” tandasnya.

Sumber Berita: http://www.beritasatu.com/nasional/459033-pimpinan-dpd-klaim-dpr-merasa-terancam-dengan-dpd.html

Waktu Publikasi: Kamis, 19 Oktober 2017 | 21:03 WIB

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*