Produktivitas Legislasi DPD RI Terbukti Cukup Tinggi

Sidang Paripurna
Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Suasana Sidang Paripurna (ilustrasi)
Jakarta, Aliansi Nusantara, – Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membuat Undang-Undang ternyata Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki tingkat produktivitas yang cukup mengejutkan. Hal ini terbukti dalam periode 2009-2015 DPD RI telah mampu membuat 54 RUU dan 300 pertimbangan.

Hasil kinerja DPD RI ini mengemuka pada saat sidang pleno Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kamis (15/9/2016) di gedung Nusantara V komplek parlemen Senayan Jakarta. Mantan wakil ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dalam paparannya di sidang pleno tersebut menyatakan berdasarkan keyataan ini maka semakin menguatkan pula keinginan beberapa kalangan untuk memberikan kewenangan yang lebih kepada DPD RI.

Sebagaimana sistem ketatanegaraan yang dianut Indonesia saat ini bahwa setiap produk UU memang masih harus disahkan di DPR RI. Kenyataan ini membuat pandangan sebagian pihak bahwa DPD masih kalah kelas dibandingkan dengan DPR. Pendapat semacam ini sempat membuat tanggapan tajam dari senator asal Nangroe Aceh Darussalam Ghazali Abbas Adan. Menurut Ghazali, senator-senator yang duduk di DPD RI tidak kalah tingkat kecerdasannya dengan DPR, bahkan senator Aceh ini sempat melontarkan pernyataan pedas dengan mengatakan DPD bukanlah ”kacung” yang cuma bisa disuruh-suruh.

Perihal penambahan kewenangan DPD RI, pengamat politik dari Aliansi Nusantara Budiman Soelaim menyatakan memang selayaknya DPD diberikan kewenangan tambahan. Menurutnya, jika ingin terciptanya keseimbangan politik dalam pengambilan keputusan ditingkat parlemen maka mau tidak mau menambah kewenangan DPD adalah pilihan yang tepat, sebab jika terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan seperti kasus KMP dan KIH pada masa awal periode 2014, maka DPD bisa menjadi jalan keluarnya.

Sementara itu diakhir sidang pleno BPKK DPD RI para senator dari berbagai provinsi membubuhkan tandatangan dukungan terhadap usulan yang diajukan Badan Pengkajian mengenai penataan kewenangan DPD RI didalam masa sidang mendatang. (BUS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*