Senator Afnan: Negara Kekurangan Pejabat Berintegritas

Anggota DPD RI dari DI Yogyakarta Muhammad Afnan Hadikusumo (kiri, berbatik). Foto: Ist
Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Jakarta, Aliansi Nusantara, – Banyaknya para penyelenggara negara yang dimasukkan KPK ke penjara, dimana menurut data sebanyak 370 pejabat negara yang dipenjara karena kasus korupsi, menunjukkan bahwa bangsa ini masih kekurangan pejabat yang memiliki integritas.  Hal itu disampaikan oleh Anggota DPD Afnan Hadikusumo dalam acara Sosialisasi Pancasila UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang diselenggarakan atas kerjasama MPR RI bersama dengan LHKP PW Muhammadiyah DIY di Kantor Perwakilan DPD RI DI Yogyakarta, Sabtu (10/6/2017).

Afnan menyebut rinciannya sebanyak 122 orang anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di KPK.

Afnan menyatakan, statistik pejabat negara yang terseret kasus hukum tidak boleh naik setiap tahunnya. Karena itu, kata dia dibutuhkan nilai integritas yakni sebuah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

“Adapun etika dipahami sebagai hal yang baik dan buruk atau hak dan kewajiban mengenai moral dan ahlak. Apabila keduanya digabung dan ditempatkan di dalam sanubari, maka dapat mencetak perilaku setiap individu untuk selalu beretika baik serta berintegritas tinggi baik di dalam maupun di luar lingkungan organisasi,” kata Afnan.

Nilai etika, lanjut Afnan, harus dituangkan ke dalam berbagai aturan atau standar perilaku. Nilai etika bukan sekadar bermanfaat untuk membentuk perilaku pejabat sehari-hari, namun juga membimbing mereka ketika melakukan proses pengambilan keputusan. “Sehingga jika nilai etika dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen maka fondasi good governance di dalam organisasi akan semakin berdiri kokoh,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pancasila sebagai falsafah hidup setiap warga negara Indonesia harus bisa diserap dan menguatkan integritas setiap penyelenggara negara. Intinya penyelenggara negara harus bisa menjadi panutan dan teladan bagi warga negara di negeri ini dengan dasar Pancasila sebagai falsafah hidupnya. (Red-1)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*