Wakil Daerah Terancam Parpolisasi

Serial Dialog Nusantara yang dilaksanakan oleh Aliansi Nusantara. Tema dialog: DPD RI Terusik Aroma Partai Politik
Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

 

Jakarta, Aliansi Nusantara,– Ketidak tegasan UU Pemilu yang mengatur anggota DPD RI boleh tidaknya dari partai politik menuai polemik. Persoalan itu muncul di tengah-tengah Serial diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pengurus Aliansi Nusantara di Ruang GBHN Komplek Parlemen, Kamis, (23/3/2017).

Acara bertema “DPD RI Terusik Aroma Partai Politik” ini dihadiri oleh empat pemateri. Yakni “Prof.Dr. Satya Arinanto, SH., MH (Guru besar Hukum Tatanegara UI), Dr. Valina Singka Subekti (Pengamat Politik) Syamsuddin Alimsyah (Komite Pemantau Legislatif), dan  Ir. Anang Prihantoro anggota DPD RI dari Provinsi Lampung.

Dalam diskusi tersebut, banyak pihak menilai, masuknya unsur parpol dalam DPD akan menjadikan lembaga negara ini tidak lagi independen dan bertentangan dengan semangat awal dibentuknya DPD.

Seperti yang dikatakan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti. Ia menuturkan, meski yang dimaksud anggota DPD berasal dari perseorang tidak dijelaskan secara utuh,  namun hakikatnya yang dimaksud perseorangan adalah tokoh daerah, atau tokoh-tokoh golongan, bukan dari unsur parpol.

“Jadi idealnya memang harus diisi oleh tokoh-tokoh daerah, bisa tokoh adat, atau tokoh masyarakat. ‎Sebab DPD dibentuk kan mewakili daerah bukan dari parpol,” ujar valina yang juga pernah duduk sebagai Anggota MPR utusan golongan pada periode 1999-2001.

Menurut Valina, Jika DPD diisi dengan kader-kader parpol maka menjadi tidak ada bedanya dengan DPR.  DPD dari unsur perorangan kata dia, dibutuhkan agar mereka bisa bekerja secara mandiri dalam memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing,oleh sebab itu DPD punya kewenangan untuk mengurusi otonomi daerah. “Kalau DPD dari parpol jadi overload karena itu kan sudah diisi di DPR,” tuturnya.

Valina mengatakan, DPD tidak lagi diisi orang-orang dari Parpol, ini semata-mata supaya anggota DPD ini bisa secara mandiri untuk memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing. “Tidak ada kendala dalam memperjuangkan daerahnya. Jadi murni untuk kepentingan daerah, terutama mengenai SDA, pemekaran, ekonomi. Itu semua kan tugas  anggota DPD yang bekerja secara mandiri tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain, karena DPD sangat strategis,” sambungnya. ‎

Meski diakui kewenangan DPD tidak sebesar dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR, namun bila UU-nya diatur secara maksimal akan menjadi lebih baik. Terlebih dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014, yang mengatur wewenangan DPD.‎ “Sayangnya putusan MK ini tidak dilanjuti dan belum menjadi prolegnas dalam revisi UU MD3. Padahal DPD punya kewenangan mengajukan RUU bersama DPR,” kata Valina.

Lebih lanjut Valina menambahkan, dibentuknya DPD dengan DPR sebenarnya untuk saling melengkapi. Anggota DPD dipilih dari daerah mewakili (provinsi) dengan semangat untuk memperjuangkan regulasi yang khas dengan daerahnya masing-masing.

Sementara itu, anggota DPD dari Provinsi Lampung Anang Prihantoro mengatakan, meski belum ada aturan yang melarang anggota DPD dari unsur parpol. Namun, ia menilai masuknya unsur parpol di DPD sangat riskan bertentangan dengan etika. “Misalnya saat reses bisa jadi bukan untuk mengurus rakyat malah waktunya digunakan untuk ngurus partai,” katanya.

Lebih parah lagi, kata Anang, jika ada pimpinan parpol yang ingin menjadi Ketua DPD. Menurutnya itu bukan hanya sekedar tidak etis tapi tidak sesuai. Oleh karena itu, dirinya berharap, meski ada aturan pembatasan di UU Pemilu bahwa apa namanya, anggota DPD mestinya bukan pengurus parpol, apalagi pimpinan. “Karena sekarang tidak ada aturannya, lalu orang melakukan itu. Ini melanggar aturan menurut saya,” katanya.‎‎

Di sisi lain, Aktivis Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah menyoroti kinerja DPD yang masih terganggu oleh perebutan kursi pimpinan. Seharusnya DPD fokus saja pada urusan memperjuangkan aspirasi daerah. Menurut Syamsuddin gonjang-ganjing masa jabatan pimpinan 2,5 tahun sangat merugikan DPD RI, apalagi hal tersbut diberlakukan surut. “Semua orang juga mahfum, yang dapat berlaku surut hanya UU saja, itupun limitatif pada kejahatan HAM berat”, katanya.

Di tempat yang sama, guru besar Hukum Tata Negara, UI Satya Arinanto menyampaikan perlunya perbaikan undang-undang MD3 dan Pemilu untuk mepertegas pasal-pasal tertentu terkait keterlibatan partai politik di lembaga DPD RI. Ia menyayangkan saat UU itu dibawa ke MK, justru dimuntahkan karena dianggap diskriminatif. “Ini sama aturan yang mengatur ‎‎ masa kepemimpinan DPD RI menjadi dua-setengah tahun dan berlaku surut. Menurut saya keputusan merubah tata tertib tersebut merupakan sesuatu yang inkostitusional,” jelasnya.‎

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*